uu no 12 tahun 2002. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. uu no 12 tahun 2002

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 2002 Undang-undang (UU) NO. 1 of 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2023 9. UU Hak Cipta yang baru ini (“UU Hak Cipta Baru”) akan mengganti Undang-Undang No. TB Simatupang No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tata Urutan Perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002. NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. Undang-undang (UU) NO. Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. 2002/ No. pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Judul. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. KETENTUAN PERALIHAN 12. Undang-undang (UU) NO. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran. PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2012TENTANGPENDIDIKAN TINGGI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UU/2014/28) (2014) tentang Hak Cipta. Metadata. Dasar Hukum. RUU tentang Perubahan UU No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN. SUBJEK PILIHAN. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-undang (UU) NO. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Adapun Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini terdiri dari beberapa bab. Pengadilan Pajak - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-kepentingan-umum. Undang-undang (UU) No. UU No. Judul. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:1. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. AJI. 2002/ No. KETENTUAN PERALIHAN 12. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Go to page. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. SOLUTIONS. 8 tahun 2010 ttg. 4) Peraturan Presiden. d. Disa Izdihar. U. 4. DATA CENTER. KETENTUAN PIDANA 11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. E. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik. 4219, LL SETNEG : 14 HLM. 30 Tahun 2002. NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 108, TLN NO. 17 Tahun 2002 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Pasal tersebut menerangkan perbuatan seperti apa yang dapat dijerat khususnya terkait dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Download: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 PDF. Pasal 7 ayat (1) UU No. Lampiran II UU 12/2011 2002 Undang-undang (UU) NO. Pasal 102 UU No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 2002/ No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Katalog Produk. 59, TLN NO. 2022. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang (UU) NO. 2002. Undang-undang (UU) No. Tanggal 17 Juni 2010 — SULAIMAN Bin M. 1997, LL SETNEG : 16 HLM. Pasal 14Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. AD Premier 9th floor, Jl. 12, LN. Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur tata urutan perundang-undangan, yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. 2001/ No. peraturan perundang-undangan tentang Statuta dan Ortaker Perguruan Tinggi. 21 Juni 2016. bahwa Undang. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait /. Peraturan presiden. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 22, 23, 26 Ayat (1), 29 UU No. Menyatakan Terdakwa KRES HERMANTO Bin MUHARI telah terbukti secara sah dan. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997; e. 4226, LL SETNEG : 32 HLM. NOMOR 14 TAHUN 2002 TANGGAL 12 APRIL 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. : a. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 99, TLN NO. KETENTUAN PENUTUP. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam. M E N G A D I L I : Menyatakan bahwa Terdakwa DENI KUSUMA bin UJANG RUSLAN; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN 3. Kepmenakertrans Nomor KEP. 4389. , M. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kota Pariaman. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU Hak Cipta Baru. 21, LN. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Judul. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan,. 12/Drt/1951 Tentang penggunaan senjata api, yaitu : 6 Ayat (1) : ^Barangsiapa, yang tanpa hak. 06/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58TAHUN2018 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Brawijaya ;. 2002/ No. NOMOR 32 TAHUN 2002. METADATA PERATURAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta; Mengingat : 1. Perpres No. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. go. UU Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara 6. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (UU/2008/12) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan. Penulis : Fayakun, S. Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 12. Resminya UU ini dinantikan publik selama 10 tahun. status Hanya untuk Pelanggan. Belum Tersedia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 (UU/2002/22) (2002) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2002 dan berlaku pada tangal ditetapkan. Berlaku Tanggal. 000. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan. Tahun 1945. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. KETENTUAN PIDANA 11. File history. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Peraturan Perundang-undangan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Aji telah terbukti bersalah secara sah danmenyakinkan melanggar ) UU No 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak;2. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. pencucian uang: uu no. 2002 Undang-undang (UU) NO. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. Lampiran II UU 12/2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri. Senin, 25 Januari 2021 13:44:58 WIB Senin,. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 (UU/2002/18) (2002) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia. sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. 12. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 1999-2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi dan pemegang daulat rakyat sepenuhnya. Kekerasan Seksual. Undang-undang (UU) No. Pasal 12. 000,00 (lima belas. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 2. UU No. Ulasan Lengkap. Undang-undang (UU) No. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.